Soal Buruh, Pengusaha Sarankan
Pemerintah Tiru Jokowi-Basuki
JAKARTA, KOMPAS.COM — Pengusaha
menyarankan pemerintah mencontoh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya,
Basuki Tjahaja Purnama, yang mengupayakan kesejahteraan buruh. Hal itu dianggap
efektif mengurangi beban hidup kaum buruh.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengatakan,
program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang
digulirkan oleh Jokowi dapat menjadi contoh bagaimana pemerintah memberikan
jaminan hidup bagi warganya.
"Semestinya kalau pemerintah itu berjalan baik, lakukan seperti yang
dilakukan seperti Pak Jokowi dan Pak Ahok (Basuki), menyiapkan fasilitas
perumahan, menyiapkan transportasi yang baik," ujar Anton, Sabtu
(2/11/2013), di Jakarta.
Menurut Anton, persoalan kesejahteraan buruh bisa diselesaikan jika negara masuk
dan memberikan jaminan sosial yang efektif. Ia meminta agar pemerintah tak
serta-merta melimpahkan seluruh urusan kesejahteraan buruh kepada pengusaha.
"Jangan sampai semua ini mengganggu investasi yang sedang berjalan.
Apakah kita rela kehilangan banyak lapangan pekerjaan, sementara kita butuh
investor agar ada lapangan pekerjaan untuk income, untuk pajak, dan
lain-lain," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komite Tetap Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Riza
Suarga mengatakan, seberapa pun besarnya upah buruh, jumlahnya akan selalu
kurang karena harga-harga kebutuhan hidup pun meroket naik. Ia memberikan
contoh Singapura dan Malaysia sebagai negara dengan sistem pengupahan dan
jaminan sosial yang baik. Di dua negara tersebut, kata Riza, pemerintah
memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan bagi warga.
Menurut Riza, jika ada jaminan kebutuhan dasar, baik oleh perusahaan maupun
negara, buruh tidak akan terlalu dipusingkan oleh masalah upah. "Jadi mikirnya
benar-benar kerja," kata Riza.
Sumber :
Analisis :
Kalau
melihat dari sudut pandang saya sebagai mahasiswa dan mungkin masih orang awam,
memang masalah yang ada saat ini selalu saja ada kaitan nya dengan pemerintah,
kalo dilihat dari data dan fakta yang ada pemerintah seakan tidak mau tahu dan
tidak perduli,
seakan mereka lupa
tentang kewajiban mereka dalam memelihara kesehjahteraan sosial para buruh dan
masayarakatnya, coba saja tengok negara tetangga dalam segi
pendidikan,kesehatan, dan lain nya bukan lah menjadi sesuatu yang sulit disana
mereka dipelihara dan disejahterakan
Semoga
dengan menuntutnya para buruh bisa membukakan pintu kesehjahteraan yang selama ini belum mereka dapatkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar